Distribusi MBG Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Penertiban SPPG yang Lalai

JAKARTA — Pemerintah kembali menyoroti ketepatan waktu dan tata kelola distribusi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas akan ditertibkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan setelah menghadiri kegiatan Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Zulkifli Hasan, keterlambatan dalam proses pengiriman makanan dapat menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Ia menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi SPPG dalam dua bulan ke depan. Pemerintah juga membuka kemungkinan memberikan sanksi kepada petugas atau pihak SPPG yang terbukti melakukan kelalaian.

Distribusi Menjadi Bagian Penting dalam Keamanan MBG

Persoalan distribusi menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Makanan yang telah dipersiapkan sesuai standar tetap membutuhkan proses pengiriman dan penyajian yang tepat agar kualitas serta keamanan makanan tetap terjaga.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan penghentian sementara terhadap operasional SPPG Kali Tengah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, setelah muncul dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikutip ANTARA, penghentian tersebut dilakukan untuk kepentingan investigasi dan evaluasi terhadap dugaan kelalaian serta kepatuhan terhadap prosedur operasional standar.

BGN juga menyebut kepala dapur SPPG tersebut telah dicopot dan penerapan prosedur operasional standar akan diperiksa.

Warkop Nusantara: Pengawasan Harus Berorientasi pada Keselamatan Penerima

Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat dalam jumlah besar. Karena itu, pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan program menjadi penting, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan makanan, kebersihan dapur, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Warkop Nusantara memandang bahwa evaluasi tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Pengawasan dan pencegahan perlu berjalan secara konsisten agar potensi masalah dapat diketahui lebih awal.

Khusus dalam persoalan keterlambatan distribusi, evaluasi perlu melihat penyebab secara menyeluruh, termasuk kedisiplinan petugas, sistem pengiriman, jarak distribusi, kondisi makanan, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pembenahan MBG tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan sistem pelayanan semakin aman, tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.